SORONG, PBD – Musyawarah Daerah (Musda) I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat Daya resmi dibuka di salah satu Hotel Kota Sorong, pada Jumat malam (19/6/2026).
Meski sempat mengalami penundaan akibat dinamika yang berkembang menjelang pelaksanaan kegiatan, pembukaan Musda akhirnya berlangsung khidmat dan penuh semangat persaudaraan.
Kegiatan yang semula dijadwalkan dimulai pukul 16.00 WIT tersebut baru dibuka secara resmi pada pukul 21.15 WIT. Namun demikian, keterlambatan pelaksanaan tidak mengurangi antusiasme para peserta dan tamu undangan yang tetap mengikuti rangkaian acara hingga selesai.
Pembukaan Musda I MUI Papua Barat Daya dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya yang juga menjabat Ketua MUI Papua Barat Daya, utusan MUI Pusat K.H. Dr. Zaitun Rasmin, Lc., M.A. dan K.H. M. Azrul Tanjung, S.E., M.Si., para ulama se-Papua Barat Daya, tokoh agama, tokoh adat, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, serta berbagai unsur masyarakat.
Meskipun sebelumnya muncul sejumlah perbedaan pandangan yang memicu polemik, seluruh pihak akhirnya mengedepankan sikap bijaksana dengan menempatkan kepentingan umat diatas berbagai perbedaan. Suasana pembukaan berlangsung penuh kekeluargaan, saling menghormati, dan mencerminkan semangat ukhuwah Islamiyah.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Papua Barat Daya sekaligus Ketua MUI Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan undangan yang tetap hadir hingga kegiatan pembukaan dapat terlaksana. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan dalam membangun umat Islam di Papua Barat Daya.
“Perbedaan pandangan adalah hal yang biasa dalam sebuah organisasi, namun jangan sampai menghilangkan semangat persaudaraan. Musda ini adalah momentum untuk menyatukan langkah dan memperkuat peran MUI dalam membimbing umat serta mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, utusan MUI Pusat, K.H. Dr. Zaitun Rasmin, Lc., M.A., menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kepada MUI. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan ulama menjadi fondasi penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan religius.
“Kami melihat adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung eksistensi MUI. Ini merupakan modal besar untuk membangun umat dan menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman yang ada,” kata Zaitun Rasmin.
Ia juga berharap Musda I MUI Papua Barat Daya dapat melahirkan kepengurusan yang mampu merangkul seluruh elemen umat dan menjadi teladan dalam menjaga persatuan.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung keberadaan serta program-program MUI sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan masyarakat.
“Pemerintah dan MUI harus berjalan beriringan untuk mewujudkan pembangunan yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Musda ini adalah forum bersama yang bertujuan memperkuat organisasi dan memperkokoh pelayanan kepada umat,” ujar Elisa Kambu.
Gubernur juga mengajak seluruh peserta Musda untuk mengesampingkan berbagai kepentingan di luar tujuan utama musyawarah serta memfokuskan diri pada upaya memperkuat organisasi demi kemaslahatan umat.
“Jika kita ingin MUI Papua Barat Daya memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, maka kita harus bersatu, bergandengan tangan, dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Jangan biarkan perbedaan menghambat tugas besar kita dalam melayani umat,” tegasnya.
Sementara itu, K.H. M. Azrul Tanjung, S.E., M.Si., yang turut mendampingi MUI Pusat dalam pelaksanaan Musda, menegaskan pentingnya menjadikan Musda sebagai sarana konsolidasi organisasi.
“Musyawarah daerah bukan sekadar memilih pengurus, tetapi menjadi forum untuk memperkuat visi, menyatukan gagasan, dan memperkokoh peran MUI sebagai khadimul ummah dan shadiqul hukumah, pelayan umat sekaligus mitra pemerintah,” ujar Azrul Tanjung.
Kegiatan pembukaan Musda I akan dilanjutkan Sabtu (20/6/26) dengan agenda pleno serta pemilihan ketua umum MUI Papua Barat Daya sesuai mekanisme AD/ART Majelis Ulama Indonesia. (Oke)
Leave a Reply